LEMAHNYA AKTOR HUKUM, MEMPERBURUK IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Cuplik: Kapolda Metro Perintahkan Hentikan Rekayasa Kasus


Kalimat diatas adalah judul berita yang dimuat di Harian Media Indonesia Rabu, 24 Nopember 2010. Apakah kita kaget dengan isi berita Harian Media Indonesia tersebut? Sudah pasti semua warga negara Indonesia tidak akan kaget. Bahkan mungkin sudah muak. Banyak anggota masyarakat yang akan berusaha menghindar untuk berhubungan dengan aparat hukum (aktor hukum) saat ini, kalau bisa.


Aktor Hukum yang harusnya jadi ujung tombak penegakan Supremasi Hukum di Indonesia malah dilemahkan oleh para aparat hukum itu sendiri. Umum kita saksikan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara dan termasuk di Pengadilan. Contoh gamblang yang dapat kita saksikan seperti Rekaya Kasus Bibit-Chandra, Rekaya Kasus Gayus Halomoan Tambunan, Rekayasa Kasus Usep Cahyono yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang asongan tapi dipaksa mengakui memiliki 5,13 kg ganja, dan enam anggota BNN yang tertangkap basah sedang melakukan Rekaya Kasus Narkoba yang ujung-ujungnya adalah upaya pemerasan.

Bila dimungkinkan ada opsi bagi masyarakat untuk bisa tidak memperpanjang masa berlaku SIM, atau plat nomor kendaraan yang digunakan, pasti banyak anggota masyarakat yang akan menggunakan opsi ini. Inilah bukti tidak percayanya masyarakat pada Kepolisian (aparata hukum) negara ini.

Dalam tulisan ini Kapolda Metrojaya Mayjen Pol. Sutarman mengatakan “anggota serse hamba hukum yang jujur, berperilakulah sebagai hukum yang tidak berpihak. Kita hanya dibolehkan memihak kepada aturan.”


Selanjutnya Mayjen Pol. Sutarman memamparkan bahwa ada sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh Polda Metrojaya sarat dengan rekayasa. Untuk meminimalisasi peristiwa serupa terulang, Sutarman akan membentuk pengawas reserse sekaligus berfungsi menilai sejauh mana perkembangan kasus yang ditangani pertugas. Pengawasan kinerja penyidik akan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kapolda, Irwasda, Kabid Propam dan Direktur.

Jika ada reserse yang tidak mampu menyelesaikan kasus maka penyidiknya akan diganti. Semua akan dinilai dari progress kasus yang ditangani oleh masing-masing penyidik. Jika tidak selesai berarti tidak mampu.

Sementara Jhonson Panjaitan dari Police Watch mengatakan “bukan hanya kualitas pengetahuan masih rendah, kemampuan teknis hukumnya juga belum mencukupi. Tidak heran kalau kemudian terjadi rekayasa kasus, kasus tidak ditindaklanjuti, bahkan berkas ditolak kejaksaan.”


Harian Media Indonesia
Rabu, 24 Nopember 21010

Buruk Rupa Law Enforcement atau Penegakkan Hukum Indonesia

Ada 3 aspek yang menentukan berjalannya Penegakan Hukum (Law Enforcement); Pertama, Undang-Undang; kedua, Aktor yang menjalankan Hukum; dan ketiga, kesadaran hukum (Law Awareness) oleh masyarakat. Dimana ketiga aspek ini harus bisa berjalan dengan baik. Adanya carut marut dalam penegakkan hukum di Bumi Pertiwi tercinta ini, karena tidak jalannya ketiga aspek diatas. Mari kita bahas lebih lanjut:

1. Undang-Undang. Law Enforecement tanpa didukung oleh Perundangan-undangan yang jelas dan lengkap, pasti akan sulit untuk dilaksanakan. Memang harus diakui bahwa akhir-akhir ini Indonesia sudah ada kemajuan dalam kualitas dan kuantitas Perundang-undangannya. Tapi masih banyak juga Perundang-undangan yang tidak atau masih kurang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Prosedur (Jukdur), sehingga Hukum itu sendiri dapat ditegakkan. Sebagai contoh dalam Undang-undang Ketenagakerjaa Nomor 13 tahun 2003. Seperti pasal 155 ayat 3, dimana perusahaan bisa mem-PHK karyawannya dengan alasan EFISIENSI. Tapi pasal ini belum didukung Jukdur dan Juknis yang spesifik. Sehingga perusahaan dengan seenaknya dapat melakukan PHK dengan alasan ini secara subjektif.


2. Aktor. Harus diakui dari tiga aspek Law Enforcement, aspek Aktor ini adalah yang paling lemah dan amburadul di Indonesia tercinta ini. Seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara sangat bermasalah. Sebagai contoh bagaimana penegakkan hukum atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara pengusaha dan pekerjanya. Mediator dan Majelis Hakim di Persidangan PHI jamak melakukan putusan ambigu, ganda dan cenderung bias. Antara satu kasus dengan kasus lain punya standar acuan yang tikak jelas. Pesanan hukum begitu kentara terlihat. Jika yang berselisih adalah perusahaan kecil sperti pabrik kerupuk, roti dan sandal maka putusan hakim terlihat begitu baik dan tepat. Beda sekali bila yang beperkara adalah perusahaan besar dan di advokasi oleh pengacara terkenal pula, maka akan sangat jelas dapat disaksikan bahwa putusan dan tafsir hukum menjadi ngawur. Sedang contoh lain bila pengurus serikat pekerja yang mengadukan perkara pidana ke Polisi, maka Polisi akan lama dan bertele-tele dalam memeriksa kasus tersebut. Coba kalau sebaliknya, maka pengurus serikat pekerja akan dalam waktu singkat di berkas dan dimasukkan ke bui. Jadi aktor adalah titik terlemah dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Dan Markus (Makelar Kasus) dan Uang telah merusak tatanan penegakkan hukum itu sendiri.


3. Kesadaran Hukum. Lemahnya pengetahuan atau pemahaman atau kesadaran masyarakat akan hukum, juga semakin memperparah Law Enforcement. Ada beberapa dampak dari akibat lemahnya kesadaran hukum ini. Setiap kali ada pelanggaran hukum yang terjadi, masyarakat cenderung tidak tahu langkah hukum yang harus dilakukan atau masyarakat tidak mau tahu atas dampak pelanggaran hukum itu sendiri. Saat ini nyaris semua masyarakat akan menghindari proses hukum, bilamana bisa dilakukan. Semua ini akibat lemahnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat hukum. Hal ini sangat nyata terlihat dalam dunia kerja. Banyak pekerja tidak mengerti hak-hak normatif dan bentuk-bentuk hukum yang melindungi mereka. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU Nomor 21 tentang Serikat Pekerja, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan lain-lain. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia ini, semakin memperparah berjalannya Law Enforcement itu sendiri. Seharusnya masyarakat berani mengatakan yang benar itu adalah benar. Bila ada permasalahan atau perselisihan hukum, seyogiyanya juga masyarakat itu berani untuk menempuh jalur hukum yang ada. Bila merasa tidak punya dana untuk perkara hukum yang ada. Banyak Lembaga Bantuan Hukum yang non profit atau murah tapi kualitasnya tidak murahan, bisa membantu masyarakat. Yang penting adalah masyarakat itu harus berani untuk melawan. Karena dengan demikianlah Negara ini bisa Jaya dan Maju. SEMUA MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA DI MUKA HUKUM.