Setelah beberapa kali Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar mengupayakan perjuangan hak-hak karyawan baik itu melalui forum dialog dengan pihak manajemen, aksi bersama karyawan bahkan sampai dengan audiensi ke institusi pengambil kebijakan, ternyata belum mencapai hasil yang maksimal.
Upaya dari SEKAR Indosiar kemudian berujung pada pembahasan bipartit antara pihak SEKAR Indosiar dan pihak manajemen Indosiar, dengan difasilitasi oleh pihak Komisi IX DPR RI dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Propinsi DKI Jakarta. Hasil dari pertemuan bipartit yang dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Februari 2010 disatu sisi memberikan angin segar bagi perjuangan karyawan Indosiar tapi disatu sisi juga mengkhawatirkan bagi karyawan, karena pihak manajemen Indosiar secara jelas menyatakan didepan anggota Komisi IX DPR RI bahwa akan dilakukan PHK sebanyak 200 orang karyawan dalam waktu dekat ini.
Namun apa yang terjadi hari ini, Rabu, 24 Februari 2010 beberapa anggota Sekar Indosiar dipanggil secara paksa oleh HRD untuk menandatangani PHK dengan dalih restrukturisasi yang berujung rasionalisasi. Sebelumnya ada program "pengunduran diri secara terhormat" yang diberi batas waktu sampai dengan tanggal 12 Februari 2010. Artinya apabila karyawan mengambil program tersebut maka akan mendapat tambahan nilai bonus. Akan tetapi untuk bisa lolos program itu harus mendapat persetujuan dahulu dari manajemen. Banyak dari karyawan yang ikut mengambil program itu yang biasanya disetujui adalah mereka yang anggota Sekar, sementara yang bukan anggota dan mengajukan diri untuk ikut program tidak pernah dipanggil/lama sekali prosesnya.
Tampaknya manajemen Indosiar hendak mengejar target untuk percepatan proses PHK/Rasionalisasi/Efisiensi kepada anggota Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menilai kasus SEKAR Indosiar ini harus menjadi perhatian bersama karena dibalik kesepakatan bipartit tersebut pihak manajemen Indosiar telah melakukan secara sistematis pemberangusan terhadap kebebasan berserikat atau anti berserikat didalam perusahaan Indosiar.
Upaya pembrangusan /anti berserikat pekerja media merupakan tindakan yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau serikat Buruh. Pemberangusan anti serikat pekerja juga merupakan bentuk pengebirian atas hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E (3). Disamping itu pihak manajemen Indosiar telah melakukan beberapa tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya dengan membiarkan seseorang bekerja tanpa mendapatkan upah yang layak.
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang salahsatu kegiatannya melakukan advokasi kasus ketenagakerjaan dan perburuhan bagi pekerja media, menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak rencana PHK karyawanan secara besar-besaran di Indosiar
2. Meminta kepada pihak manajemen Indosiar untuk memberikan tolak ukur yang jelas tentang alasan Pemutusan Hubungan Kerja secara massal kepada anggota Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar
3. Menuntut manajemen Indosiar untuk menghargai hak-hak pekerja dalam menjalankan hak berserikat;
Jakarta, 24 Februari 2010
Arief Ariyanto, SH | Kadiv. Non Litigasi | Cp : 081578503444
semoga bisa segera terwujud...
BalasHapuskutujukan kepada LBH, sudah kita tolok bahkan LBH sendiri sudah menyatakan menolok PHK tetapi kenapa tetap saja terjadi....sepertinya LBH gak ada apa-apanya...
BalasHapus